PT Liga Ingin Dana APBD Tak Dihapus Total

Add caption

PT Liga Indonesia berharap agar penggunaan dana APBD bagi klub-klub profesional tidak sepenuhnya dilarang. Pasalnya, bantuan pemerintah tetap dibutuhkan, namun bukan sebagai sumber dana utama.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris PT Liga Indonesia, Tigorshalom Boboy saat dihubungi VIVAnews, Rabu, 6 April 2011. Menurutnya, di luar negeri dana yang

berasal pemerintah juga masih mengalir ke klub profesional.

"Di Italia, sumber dana dari pemerintah masih ada tapi bukan yang utama melainkan pada pos yang paling bawah. Sumber dana utama tetap dari sponsorship, televisi, dan penjualan tiket," kata Tigor.

"Bantuan pemerintah hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan pembinaan usai muda saja," lanjutnya.

Lebih lanjut, Tigor mengatakan, sejak Liga Super Indonesia (ISL) bergulir 2008 lalu, pihaknya telah meminta klub untuk mandiri. Namun saat itu ketergantungan terhadap APBD sudah terlalu kuat.

"Sejak dulu klub telah dimanjakan oleh APBD. Karena itu, saat pertama ISL bergulir, mereka juga sangat sulit untuk melepaskannya. Saat itu kami tidak bisa memaksa klub-klub itu untuk mandiri," kata Tigor.

Langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD juga pernah diupayakan oleh PT Liga saat terbit Permendagri 59/2007. Caranya dengan membatasi penggunaan dana rakyat itu bagi pembayaran gaji para pemain.

"Langkah ini telah kita tuangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Namun ini juga tidak berjalan. Klub masih banyak yang menggunakan dana APBD untuk membiayai gaji para pemainnya," kata Tigor.

Pemerintah rencananya akan menghentikan dana APBD bagi klub-klub profesional mulai 2012 mendatang. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di kantor KPK, Selasa, 5 April lalu.

"Kami sudah sepakat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga di tahun 2012 untuk klub profesional tidak ada lagi kucuran dana dari APBD," kata Gamawan kepada wartawan saat itu. (SJ)